UU Perampasan Aset Disahkan, Begini Cara Negara Menyita Harta Hasil Kejahatan Tanpa Putusan Pidana

- Penulis

Jumat, 20 November 2026 - 11:36 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DPR RI mengesahkan UU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. DPR mengesahkan aturan itu dalam rapat paripurna di Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Selanjutnya, aturan ini mengakhiri penantian 18 tahun masyarakat dan mengubah cara negara memulihkan aset hasil kejahatan.

Poin yang paling banyak orang bicarakan adalah mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana. Mekanisme itu adalah non-conviction based asset forfeiture secara in rem. Sementara itu, negara dapat memohonkan perampasan aset hasil atau sarana tindak pidana tanpa menunggu pembuktian kesalahan pelaku lewat sidang pidana. Meski begitu, pengadilan tetap harus memeriksa perkara dan memutuskan perampasan itu.

Tahapan Penyitaan Harta Hasil Kejahatan

Aparat penegak hukum menjalankan mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana melalui tahapan yang berurutan. Tahapan itu meliputi penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, dan penyitaan. Selanjutnya, tahapan berlanjut ke pemeriksaan di persidangan, putusan, hingga pelaksanaan.

ADVERTISEMENT

KOL Management

SCROLL TO RESUME CONTENT

Oleh karena itu, pembuat aturan merancang proses tersebut agar pemulihan aset dapat berjalan dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan perlindungan hak para pihak. Negara memprioritaskan pengembalian aset rampasan kepada korban guna membantu memulihkan kerugian yang korban alami. Di sisi lain, aturan ini juga melindungi pihak ketiga yang beritikad baik.

Sementara itu, Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset adalah Habiburokhman. Ia juga Ketua Komisi III DPR RI. Ia menegaskan tidak ada pihak yang boleh menyalahgunakan mekanisme ini. “Mekanisme perampasan aset tidak boleh dijadikan senjata politik, sarana pemerasan, atau penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum,” katanya.

Baca Juga :  Erupsi Anak Krakatau Meningkat, Pemantauan Visual Terganggu Abu Vulkanik

Empat Pilar UU Perampasan Aset

Habiburokhman menjelaskan empat pilar utama menopang UU Perampasan Aset. Pilar pertama adalah asas dan ruang lingkup. Pilar ini menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia, proporsionalitas, serta perluasan penanganan kejahatan finansial dan teknologi informasi.

Selain itu, pilar kedua adalah prosedur presisi melalui mekanisme non-conviction based, dengan pembagian kewenangan yang jelas dan pencegahan penyalahgunaan kekuasaan. Pilar ketiga adalah tata kelola dan transparansi. Pilar ini mengatur pengelolaan siklus aset secara menyeluruh oleh badan profesional yang independen. Sistem informasi pengelolaan aset mendukung badan itu.

Akhirnya, pilar keempat adalah restorasi berkeadilan. Pilar ini menjamin pengembalian aset kepada negara, korban, maupun pihak ketiga yang beritikad baik.

“RUU ini merupakan upaya menghadirkan pengaturan perampasan aset yang efektif, proporsional, adil, sesuai asas prosedural dan legalitas, serta tidak membuka ruang penyalahgunaan kewenangan,” kata Habiburokhman.

Kejahatan Apa Saja yang Dicakup

Ruang lingkup tindak pidana pada Pasal 4 mencakup korupsi, narkotika dan psikotropika, terorisme serta pendanaannya, dan penyelundupan manusia. Selain itu, ruang lingkup mencakup penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya, perdagangan orang, serta tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan. Penipuan dan penggelapan itu menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas.

Di sisi lain, aturan ini mengatur pengaman antara lain pengawasan independen dan penerapan beban pembuktian berimbang. Pengadilan menguji beban itu secara terbuka di ruang persidangan. Selain itu, aturan ini mengatur transparansi digital melalui sistem informasi pengelolaan aset yang memungkinkan jejak audit secara permanen.

Baca Juga :  Misi Kemanusiaan di Yahukimo, TNI Evakuasi Satu dari Tiga Korban Penembakan OPM

DPR mengesahkan UU ini dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027. Puan Maharani memimpin rapat itu. Seluruh fraksi menyatakan persetujuan secara bulat. DPR mengesahkan UU ini lebih cepat dari target 15 Desember 2026. Pembahasan menyelesaikan 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Rancangan berkembang dari 67 pasal menjadi 74 pasal.

UU Perampasan Aset mulai berlaku 12 bulan setelah pengundangan serta setelah pemerintah membentuk badan pengelola dan badan pengawas. Selain itu, Komisi III DPR mencatat telah melaksanakan lebih dari 87 kegiatan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum. Kegiatan itu melibatkan pakar, akademisi, serta organisasi masyarakat. Komisi III juga melakukan kunjungan kerja di 15 provinsi yang menjangkau 46 daerah pemilihan.

Kritik Pukat UGM soal Harta Janggal

Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM Zaenur Rohman menilai RUU ini tidak mengatur unexplained wealth. Oleh karena itu, penyelenggara negara tidak dapat menjelaskan asal-usul hartanya, dan negara tidak bisa merampas harta itu. Menurutnya, mekanisme non-conviction based dalam RUU ini hanya berlaku dalam kondisi spesifik. Kondisi itu adalah ketika pelakunya meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, atau keberadaannya tidak jelas.

Selain itu, Zaenur juga menilai RUU ini tidak menyebut KPK sama sekali. Oleh karena itu, hanya jaksa pengacara negara merampas aset. Ia menyebut UU ini “macan ompong” dan “RUU lipstik” karena Zaenur menilai UU ini tidak serius memberantas korupsi.

Sumber Berita : JDIH DPR RI, E-Media DPR RI, UGM, Investor.id, InvestorTrust, Channel9, Harian Media, Periskop, Tribune Indonesia, Harian Pelita

Berita Terkait

59 Saksi Diperiksa, Bareskrim Gelar Perkara Dugaan Makar Bersama Ahli dan Kompolnas
Rismon Sianipar Tak Hadir di Sidang Roy Suryo, JPU Hadirkan Saksi KPU soal Verifikasi Ijazah 2012
Empat Timnas Indonesia Lolos ke Piala Asia 2027, Erick Thohir Minta Jangan Cepat Puas
KTT APEC Shenzhen Hari Ini: Trilateral Xi-Trump-Putin dan Agenda yang Dibawa Prabowo
Pemilihan Wapres 9 Desember Mundur Sepekan, Prabowo Punya Waktu hingga 25 November
Gempa Laut Banda M7,1 Terasa hingga Darwin, BMKG Pastikan Tidak Berpotensi Tsunami
Dua Nama Calon Wapres Paling Lambat 18 November, Paripurna MPR 2 Desember
Bursa Cawapres Mengerucut, Dasco dan Muzani Terdepan Gantikan Gibran
Berita ini 1 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 23:13 WIB

Nikah Siri Belum Tercatat, Itsbat Nikah Bantu Pengesahan Perkawinan

Kamis, 19 November 2026 - 23:11 WIB

Suami atau Istri Tidak Diketahui Alamatnya, Gugat Cerai Gaib Jadi Solusi

Kamis, 8 Januari 2026 - 15:23 WIB

clippervideo.id Membantu Menyatukan Ide, Visual, dan Tujuan Brand

Jumat, 2 Januari 2026 - 15:04 WIB

Cara Membuat Konten Lebih Relevan dengan Tren Visual Terkini bersama clippervideo.id

Rabu, 24 Desember 2025 - 11:55 WIB

ClipperVideo.id: Jawaban untuk Konten Konsisten Tanpa Overload

Senin, 15 Desember 2025 - 11:18 WIB

Mengubah Ide Sederhana Jadi Konten Powerful Bersama clippervideo.id

Jumat, 12 Desember 2025 - 14:08 WIB

Mengapa Konsistensi Konten Lebih Mudah Bersama clippervideo.id

Jumat, 7 November 2025 - 10:42 WIB

Tips Membedakan Jasa Clipper Video Asli vs Palsu di Internet

Berita Terbaru