Delapan nama sempat beredar dalam bursa calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Kini, bursa cawapres mengerucut ke dua nama internal Gerindra, yaitu Sufmi Dasco Ahmad dan Ahmad Muzani.
Selanjutnya, penilaian itu datang dari Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda. Ia menyampaikan analisis tersebut dalam dialog Sapa Indonesia Pagi di Kompas TV, Minggu (15/11/2026).
“Kalau figur-figurnya, kalau kita menggunakan terminologi Mas Bahtra tadi, kalau dari internal (Gerindra) ada Pak Dasco dan Pak Muzani, sepertinya mengarah ke sana,” kata Hanta.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Dasco kini menjabat Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Harian Gerindra. Sementara itu, Muzani menjabat Ketua MPR. Menurut Hanta, keduanya memenuhi kriteria yang disampaikan juru bicara Gerindra Bahtra Banong, yaitu pengalaman di DPR dan berasal dari partai koalisi pemerintahan.
Delapan Nama yang Disebut Golkar
Sebelum analisis Hanta muncul, Partai Golkar lebih dulu membuka daftar delapan nama. Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli Kurnia menyampaikan daftar itu pada Sabtu (14/11/2026).
Dari PDIP, Doli menyebut Ketua DPR Puan Maharani, sedangkan dari Golkar ia menyebut Ketua Umum Bahlil Lahadalia. Gerindra menyumbang tiga nama, yaitu Sufmi Dasco Ahmad, Sugiono, dan Ahmad Muzani. PKB diwakili Muhaimin Iskandar, PAN oleh Zulkifli Hasan, dan Demokrat oleh Agus Harimurti Yudhoyono.
Kemudian, Doli menegaskan daftar itu hanya bahan pertimbangan, bukan usulan resmi. Golkar menyerahkan keputusan akhir sepenuhnya kepada Presiden Prabowo Subianto.
Di luar Gerindra, Hanta juga menyebut Puan Maharani sebagai opsi terkuat. “Kalau di luar ya Mbak Puan, bukan Mas Pram (Pramono Anung), karena Mbak Puan sedang menjadi pimpinan DPR,” ujar Hanta.
Selain itu, Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menyampaikan penilaian senada. Dalam Kompas Petang, Sabtu (14/11/2026), Yunarto menilai peluang terbesar dalam bursa cawapres mengerucut mengarah ke kader Gerindra. Ia menyebut tiga nama Gerindra yang layak dipertimbangkan, yaitu Dasco, Muzani, dan Sugiono.
Dukungan Mengalir ke Dasco
Selanjutnya, nama Dasco mendapat dukungan dari berbagai arah. Pengurus daerah Gerindra di Jawa Timur, Banten, dan Sumatra Selatan secara terbuka mendukung Dasco.
Gerindra Jawa Timur menilai Dasco menunjukkan loyalitas dan kesinambungan kepemimpinan. Di Banten, Gerindra menilai Dasco menunjukkan loyalitas tanpa batas kepada Presiden Prabowo. Sementara itu, Gerindra Sumatra Selatan menyebut Dasco terbukti mampu menyatukan berbagai kalangan.
Selain itu, di luar partai, Jaringan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) mendorong keterwakilan unsur masyarakat sipil. Koordinator Nasional Jaringan Alumni GMNI Abdul Hafid menyampaikan pandangan itu di Jakarta pada Sabtu (14/11/2026).
“Sosok yang memenuhi syarat mewakili elemen sipil di pemerintahan mencakup figur seperti Sufmi Dasco Ahmad. Kami berharap Presiden dapat mempertimbangkan kriteria keterwakilan masyarakat sipil tersebut dalam menentukan pendampingnya,” kata Abdul Hafid.
Selain itu, Jaringan Alumni Muda HMI dan Perhimpunan Pemuda Madani juga menyatakan dukungan kepada Dasco. Pemuda Madani menilai Dasco mampu menjadi jembatan antara kekuasaan dan kelompok masyarakat sipil.
Sikap PAN, Demokrat, dan Golkar
Sementara itu, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyatakan partai koalisi sepakat tidak mengajukan kader masing-masing. Menurut Zulhas, kursi wakil presiden sebaiknya diisi kader Gerindra. Ia menyampaikan sikap itu setelah mendampingi Prabowo pada pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sabtu (14/11/2026).
Kemudian, Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono memastikan partainya tidak akan mengajukan nama. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Golkar Muhammad Sarmuji menyatakan partainya belum memutuskan dan masih memikirkan nama.
Selanjutnya, Presiden Prabowo mengumpulkan ketua umum partai koalisi di Istana Bogor pada Jumat (13/11/2026) sore. Ia memberi waktu sekitar satu pekan bagi partai untuk menimbang nama.
Bursa Cawapres Mengerucut, Tenggat 18 November dan Paripurna 2 Desember
Kemudian, Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan Presiden harus mengusulkan dua nama paling lambat Rabu, 18 November 2026. Batas itu mengikuti aturan tata tertib MPR, yaitu pengajuan paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna.
Selanjutnya, MPR menjadwalkan sidang paripurna pada Rabu, 2 Desember 2026. Sidang itu akan memilih, melantik, dan mengesahkan wakil presiden baru. Wapres baru nantinya menjabat hingga 2029.
Namun, Muzani menolak berkomentar soal bursa pencalonan dirinya. “Jangan komentar bursa dulu,” kata Muzani di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat (13/11/2026).
Sementara itu, perdebatan soal asal calon masih berjalan. Yusril Ihza Mahendra menyatakan pengganti Gibran harus berasal dari partai atau koalisi pengusung Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024. Di sisi lain, Muzani menyatakan calon tidak harus berasal dari partai koalisi. Jimly Asshiddiqie menegaskan kewenangan mengusulkan dua nama berada di tangan Presiden. “Kalau wakil presidennya kosong, itu nggak disebut siapa yang mengusulkan. Hanya presiden mengajukan dua nama,” kata Jimly.
Saat ini, Prabowo berada di Manila untuk KTT ASEAN ke-49 pada 15-17 November 2026. Ia akan mengintensifkan penjaringan dua nama setelah kunjungan kenegaraan ke Filipina dan China. Sebelumnya, Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR pada Kamis (12/11/2026). Sampai Senin pagi, belum ada pengumuman resmi soal dua nama itu.
Ikuti perkembangan bursa cawapres mengerucut di Updetin.com.
Sumber Berita : Pilihan Rakyat, IndoWarta, Detikcom, CNN Indonesia, Kompas TV









