Presiden Prabowo Subianto mendapat tambahan waktu hingga Rabu, 25 November 2026, untuk menyerahkan dua nama calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menggeser sidang paripurna pemilihan wakil presiden dari 2 Desember menjadi Rabu, 9 Desember 2026.
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) resmi menggeser sidang paripurna pemilihan wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka ke Rabu, 9 Desember 2026. Pemilihan wapres 9 Desember itu mundur sepekan dari rencana awal 2 Desember 2026. MPR menyepakati perubahan itu dalam rapat gabungan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Presiden mengirim surat resmi kepada MPR untuk mengusulkan perubahan jadwal. MPR menerima surat itu pada Senin (16/11/2026) pukul 11.10 WIB. Dalam surat itu, Presiden mengusulkan penundaan sidang paripurna agar ia mendapat tambahan waktu mematangkan penjaringan kandidat.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menjelaskan alasan di balik usulan itu. Menurut Muzani, Presiden memerlukan waktu bicara dengan partai koalisi dan berbagai tokoh nasional sebelum menentukan dua calon wakil presiden. Agenda kenegaraan Presiden yang padat juga menjadi pertimbangan.
“Presiden memerlukan bicara dengan koalisi dan berbagai tokoh, karena itu presiden mengusulkan agar sidang paripurna dalam rangka pemilihan jabatan wapres diusulkan tanggal 9 Desember,” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Presiden Harus Ajukan Dua Nama untuk Pemilihan Wapres 9 Desember
Pergeseran sidang paripurna mengubah tenggat penyerahan kandidat. Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib MPR mengatur hal itu. Pasal 136 ayat (1) aturan tersebut mewajibkan Presiden menyerahkan dua nama calon wakil presiden paling lambat dua pekan sebelum hari pemilihan.
Dengan jadwal sidang pada 9 Desember, MPR harus menerima dua nama itu paling lambat Rabu, 25 November 2026. Pemenuhan tenggat administratif itu menjadi syarat mutlak sebelum tahap verifikasi berjalan.
Muzani menegaskan jumlah nama yang Presiden ajukan harus dua. “Namanya harus dua sesuai dengan Undang-Undang Dasar,” tegas Muzani.
Hingga rapat gabungan MPR pada Senin (16/11/2026), belum ada pengumuman resmi mengenai dua kandidat yang Presiden pilih. Presiden masih memakai waktu yang tersedia untuk berkomunikasi dengan partai pengusung, partai koalisi, dan sejumlah tokoh.
Verifikasi Calon Berjalan 25 November hingga 8 Desember
Setelah dua nama masuk, MPR menjalankan tahap verifikasi. Tim verifikasi memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen calon, termasuk 22 persyaratan yang berlaku. Proses verifikasi berlangsung pada 25 November hingga 8 Desember 2026, sehari sebelum sidang paripurna.
“Verifikasi akan dilaksanakan tanggal 25 November sampai dengan 8 Desember 2026,” kata Habiburokhman.
MPR juga menunjuk Bambang Wuryanto, yang publik kenal sebagai Bambang Pacul, untuk memimpin Tim Ad Hoc. Tim Ad Hoc menyiapkan jalannya sidang paripurna pada 9 Desember.
Cara Pemilihan Masih Menunggu Keputusan
MPR belum memutuskan cara pemilihan wakil presiden baru. Lembaga itu masih menyiapkan apakah pemungutan suara memakai voting atau musyawarah mufakat. Keputusan teknis itu menyusul setelah dua nama calon masuk dan lolos verifikasi.
Meski bergeser sepekan, pelaksanaan paripurna pada 9 Desember tetap lebih cepat 33 hari dari tenggat konstitusional 60 hari yang jatuh pada 11 Januari 2027. Pengisian kekosongan jabatan wakil presiden mengacu pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Sidang paripurna pada 9 Desember akan memilih, menetapkan, dan melantik wakil presiden baru dalam satu rangkaian. Jabatan wakil presiden saat ini kosong setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo pada Selasa (11/11/2026). Keesokan harinya, Kamis (12/11/2026), Gibran menemui pimpinan MPR di Gedung Nusantara III, Senayan, dan Ketua MPR Ahmad Muzani mengonfirmasi MPR menerima surat itu.
Publik kini menunggu dua nama dari Presiden. Nama-nama itu harus sampai ke pimpinan MPR paling lambat Rabu, 25 November 2026, agar verifikasi dan sidang paripurna dapat berjalan sesuai jadwal baru.
Sumber Berita : Baratanews, Informasi, Journalarta, Headline.co.id









