Mahasiswa dan elemen masyarakat sipil menggelar Aksi Pulihkan Indonesia di Jakarta pada Selasa, 10 November 2026. Aksi ini bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan. Sementara itu, Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah (BEM PTMA) Indonesia menjadi salah satu inisiator aksi. Titik utama aksi berada di Tugu Tani, Jakarta Pusat.
Sementara itu, jadwal aksi menetapkan aksi di Tugu Tani berlangsung sekitar pukul 12.00 hingga 13.00 WIB. BEM PTMA memperkirakan sekitar 500 hingga 800 mahasiswa dan masyarakat bergabung. Mereka berasal dari sejumlah perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah di berbagai wilayah Indonesia.
Koordinator Presidium Nasional BEM PTMA Indonesia 2026, Asrul Haruna, mengatakan gerakan itu lahir dari kegelisahan terhadap persoalan mendasar bangsa. Menurut dia, mahasiswa menyusun tuntutan lewat kajian, diskusi, dan advokasi. Karena itu, gerakan ini bukan sekadar seruan di jalan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Isi 5 Tuntutan Aksi Pulihkan Indonesia
Lima tuntutan BEM PTMA mencakup persoalan lingkungan, tata kelola pemerintahan, kesejahteraan masyarakat, hingga supremasi hukum. Selain itu, tuntutan pertama menjadi yang paling menonjol karena menyangkut jabatan menteri.
1. Pulihkan krisis ekologis dan copot Menteri Kehutanan. Mahasiswa mendesak penanganan kebakaran hutan dan lahan, perlindungan warga terdampak, dan pemulihan ekosistem hutan serta sumber daya air. Selain itu, mereka meminta Presiden Prabowo Subianto mencopot Raja Juli Antoni dari jabatan Menteri Kehutanan. Mereka menilai penanganan lingkungan hidup belum berjalan seperti harapan mereka. Namun, tuntutan pencopotan ini merupakan sikap politik mahasiswa. Tuntutan ini bukan keputusan resmi pemerintah. Di sisi lain, tuntutan ini juga bukan kesimpulan hukum mengenai kinerja menteri.
2. Berantas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Mahasiswa meminta pemerintah memperkuat pengawasan terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, mereka meminta pemerintah memastikan kebijakan tidak menguntungkan kelompok tertentu.
3. Jamin hak dasar rakyat. Tuntutan ini menekankan akses pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kesempatan kerja. Sementara itu, mahasiswa menyoroti realisasi janji penciptaan lapangan pekerjaan.
4. Tegakkan hukum tanpa pandang bulu. Mahasiswa menuntut penegakan hukum yang adil dan transparan. Oleh karena itu, mereka meminta prinsip persamaan di hadapan hukum berlaku secara konsisten.
5. Kembalikan hukum agar berpihak kepada rakyat. Mahasiswa meminta hukum menjadi instrumen pelindung hak warga. Selain itu, mereka meminta hukum membuka ruang partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan.
Aksi Pulihkan Indonesia di Empat Titik Jakarta
Selain Tugu Tani, jadwal aksi menempatkan aksi Hari Pahlawan di depan Gedung DPR/MPR RI, Silang Selatan Monas, dan Bundaran HI. Jadwal aksi yang beredar memperkirakan ribuan peserta di empat titik tersebut. Perkiraan jumlah massa berbeda antar sumber. Jadwal dari Headline.co.id memperkirakan sekitar 2.285 orang. Sementara itu, sumber lain menyebut 2.720 orang dari 36 elemen. Angka itu masih perkiraan menjelang aksi. Angka itu bukan jumlah kehadiran resmi di lapangan.
Jadwal aksi menempatkan 11 elemen di Senayan, dengan perkiraan sekitar 1.575 orang. Di Silang Selatan Monas, jadwal aksi memperkirakan 19 elemen dengan sekitar 660 orang. Salah satu elemen itu adalah Front Mahasiswa Nasional (FMN). FMN menyerukan gerakan “10 November Memanggil”. Selain itu, FMN juga mengajak aksi di Yogyakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Makassar, dan sejumlah kota lain.
Front Mahasiswa Jayakarta menyerukan aksi di kawasan Patung Jenderal Sudirman. Selain itu, kelompok itu mengajak mahasiswa dari berbagai kampus bergabung dalam satu barisan.
Pemerintah: Demo Masih Diizinkan
Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Syahganda Nainggolan menegaskan tidak ada kebijakan pemerintah yang melarang aksi demonstrasi pada Hari Pahlawan. “Jangan takut, tanggal 10 November kan orang dipikir enggak boleh demonstrasi. Enggak ada larangan demonstrasi,” kata Syahganda, Senin (9/11/2026).
Polda Metro Jaya menyiapkan pengamanan bersama TNI dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Polda Metro Jaya juga menyiapkan tactical floor game untuk menyamakan pola pengamanan. Selain itu, Polda Metro Jaya menyiapkan rekayasa lalu lintas secara situasional. Rekayasa itu mencakup kawasan sekitar Gedung DPR/MPR RI, Tugu Tani, Monas, dan sejumlah ruas jalan utama Jakarta.
Selain itu, Asrul Haruna menegaskan aksi tersebut tidak bertujuan menggulingkan pemerintahan. “Tidak terdapat sedikit pun agenda maupun upaya makar dalam kegiatan aksi yang kami lakukan,” tegasnya.
Di luar aksi mahasiswa, Aliansi PPPK Paruh Waktu Teknis Indonesia (APTI) menggelar aksi damai di depan Gedung DPR RI. Aksi itu mulai pukul 09.00 WIB. Perkiraan peserta mencapai sekitar 1.000 orang. Selain itu, mereka menuntut kepastian status menjadi PPPK penuh waktu dan peningkatan kesejahteraan. Mereka juga menolak kebijakan penataan atau pemberhentian yang merugikan tenaga PPPK.
Sumber Berita : Headline.co.id, Topik.id, Erakini.id, Journalarta.com, Hotfokus.com
