Jakarta — Kementerian Pertahanan Republik Indonesia memastikan insiden yang melibatkan kendaraan dinas Kemhan dan seorang pengemudi ojek online telah diselesaikan secara kekeluargaan melalui musyawarah.
Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kemhan, Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, mengatakan pihaknya telah memonitor informasi yang beredar mengenai peristiwa tersebut.
Menurut Rico, berdasarkan laporan yang diterima Kemhan, pihak yang bersangkutan telah berkomunikasi secara langsung dengan pengemudi ojek online dan mencapai penyelesaian secara kekeluargaan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kementerian Pertahanan telah memonitor informasi tersebut. Berdasarkan laporan yang kami terima, peristiwa tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan oleh anggota yang bersangkutan dengan pengemudi ojek online,” kata Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait.
Ia menjelaskan, kedua belah pihak telah berkomunikasi dengan baik dan menyelesaikan persoalan tersebut melalui musyawarah. Penyelesaian secara langsung itu menjadi bagian dari tanggung jawab pihak yang terlibat dalam insiden tersebut.
Rico juga menegaskan bahwa Kemhan tidak ingin berspekulasi mengenai berbagai narasi yang berkembang di media sosial di luar fakta yang telah diperoleh melalui laporan resmi.
“Berdasarkan laporan yang kami terima, penyelesaian telah dilakukan secara langsung antara pihak yang bersangkutan dan pengemudi ojek online secara kekeluargaan. Kami tidak ingin berspekulasi mengenai narasi yang berkembang di media sosial di luar fakta yang telah kami peroleh,” ujarnya.
Meski persoalan tersebut telah diselesaikan, Kemhan tetap mengingatkan seluruh personel agar selalu mengutamakan keselamatan, menaati peraturan lalu lintas, serta bertanggung jawab apabila terjadi insiden di jalan.
“Kementerian Pertahanan tetap mengingatkan seluruh personel untuk selalu mengutamakan keselamatan, mematuhi peraturan lalu lintas, serta bertanggung jawab apabila terjadi insiden di jalan,” kata Rico.
Imbauan tersebut merupakan bagian dari komitmen Kemhan untuk menjaga kedisiplinan personel sekaligus memastikan setiap persoalan yang melibatkan masyarakat dapat ditangani secara bertanggung jawab dan mengedepankan musyawarah.
