KPK Dalami Pengadaan Tenda hingga Perahu Karet di BNPB, Tak Hanya Handy Talky Karhutla

- Penulis

Kamis, 22 Oktober 2026 - 15:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan korupsi pengadaan barang di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Cakupannya bahkan lebih luas dari yang terungkap pada operasi tangkap tangan pekan lalu. Selain handy talky untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan, penyidik menelusuri pengadaan tenda, selimut, pompa air, dan perahu karet.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan pendalaman itu kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (21/10/2026). Barang-barang tersebut merupakan perlengkapan penanganan bencana, mulai dari kebutuhan pengungsi sampai penanggulangan banjir dan longsor.

Pengadaan Tenda BNPB Diusut KPK, Proyek Rp148 Miliar Jadi Fokus Penelusuran

KPK menelusuri proyek pengadaan senilai total Rp148 miliar sepanjang 2024 sampai 2026. KPK mengaitkan proyek itu dengan perusahaan-perusahaan terafiliasi Bima Setiawan, tenaga ahli sekaligus adik dari mantan Kepala BNPB Suharyanto. Sebagian dana dari proyek itu, menurut dugaan KPK, mengalir untuk pembelian saham.

Penyidik saat ini masih menganalisis dokumen dan barang bukti elektronik yang penyidik sita dari penggeledahan delapan lokasi. Penggeledahan itu berlangsung di Jakarta, Tangerang Selatan, dan Bekasi pada 15 sampai 19 Oktober 2026. Dari penggeledahan itu KPK menyita dokumen, barang bukti elektronik, uang tunai, perhiasan, dan tiga unit mobil.

Baca Juga :  Serapan Gabah Bulog Lanjut sampai Desember, Stok Beras 4,5 Juta Ton

KPK Sudah Menahan Lima Tersangka

Dalam perkara ini KPK telah menetapkan lima tersangka dan menahan mereka di Rutan KPK. Mereka adalah Gabriel Purwaka Sigit selaku pejabat pembuat komitmen, Bima Setiawan, Richard Erlangga, Gery Prasetiawan, dan Syifa Nrika Ghifarin. Total barang bukti yang KPK umumkan mencapai Rp5,47 miliar.

Terbaru, KPK juga mengirim surat kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. KPK menduga dua prajurit TNI aktif masuk dalam konstruksi perkara ini. TNI melalui Kepala Pusat Penerangan Mayjen Muhammad Nas menyatakan menghormati proses hukum dan akan berkoordinasi dengan KPK.

Sumber Berita : Antara, espos.id, kakinews.id, lensahukum.co.id

Berita Terkait

Rapat Gabungan MPR Putuskan Paripurna Wapres 2 Desember, Empat Keputusan
Uji Forensik Ijazah Jokowi Sudah Tuntas, Polri Tolak Pemeriksaan Ulang
Besok, Ajudan Jokowi dan Dua Saksi Lain Bersaksi di Sidang Roy Suryo
Gibran di PTUN: Tak Mundur Dulu, Hadirkan Dokumen SD sampai S1
Aksi #PulihkanIndonesia Hari Ini: 5 Tuntutan Mahasiswa di Hari Pahlawan
Serapan Gabah Bulog Lanjut sampai Desember, Stok Beras 4,5 Juta Ton
Polisi Dalami Motif Penyerangan Masjid Darul Ma’arif di Pondok Kelapa
Tersangka Penyadapan Presiden Bertambah Jadi Empat, Slamet Uliandi Belum Ditahan karena Sakit
Berita ini 12 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 13 November 2026 - 17:03 WIB

Rapat Gabungan MPR Putuskan Paripurna Wapres 2 Desember, Empat Keputusan

Jumat, 13 November 2026 - 16:58 WIB

Uji Forensik Ijazah Jokowi Sudah Tuntas, Polri Tolak Pemeriksaan Ulang

Rabu, 11 November 2026 - 11:13 WIB

Besok, Ajudan Jokowi dan Dua Saksi Lain Bersaksi di Sidang Roy Suryo

Rabu, 11 November 2026 - 11:13 WIB

Gibran di PTUN: Tak Mundur Dulu, Hadirkan Dokumen SD sampai S1

Selasa, 10 November 2026 - 14:27 WIB

Aksi #PulihkanIndonesia Hari Ini: 5 Tuntutan Mahasiswa di Hari Pahlawan

Selasa, 10 November 2026 - 10:29 WIB

Polisi Dalami Motif Penyerangan Masjid Darul Ma’arif di Pondok Kelapa

Jumat, 6 November 2026 - 17:35 WIB

Tersangka Penyadapan Presiden Bertambah Jadi Empat, Slamet Uliandi Belum Ditahan karena Sakit

Jumat, 6 November 2026 - 15:52 WIB

Jokowi Keberatan Ijazah Diuji Ulang: Sudah Diuji Labfor Polri, Masa Diuji Lagi

Berita Terbaru