Gibran di PTUN akan menghadirkan seluruh dokumen pendidikan dari SD sampai S1. Ia memilih jalur hukum itu untuk membuktikan keabsahan dokumennya setelah bertemu Presiden Prabowo Subianto pada Selasa, 10 November 2026. Pertemuan di Istana itu berlangsung sekitar 2,5 jam.
Gibran sempat menyampaikan niat mundur kepada Prabowo dalam pertemuan itu. Namun, Prabowo memberi saran agar Gibran tetap berjuang lewat jalur hukum. “Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1,” kata Gibran di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa.
Selain PTUN, Prabowo juga menyarankan Gibran berkoordinasi dengan Kemendikdasmen untuk mengajukan PK ke MA. “Dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA,” kata Gibran. Mensesneg Prasetyo Hadi membenarkan isi pertemuan itu dalam keterangan pers di Istana, Selasa sore. Ia menegaskan, Prabowo tidak menolak niat mundur Gibran, melainkan memberi saran hukum.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Putusan MA yang Melatarbelakangi Langkah Gibran di PTUN
MA mengetok Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 pada 30 Oktober 2026. MA merilis salinan putusan itu pada 10 November 2026. Dalam putusan itu, MA membatalkan Surat Keterangan Penyetaraan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019. Perkara itu bermula dari gugatan H.M. Subhan Palal terhadap Kemendikdasmen. MA mengabulkan gugatan itu seluruhnya dan memerintahkan Kemendikdasmen mencabut surat keterangan tersebut.
Sebelumnya, MK juga memutus perkara terkait dokumen pendidikan Gibran. Pada 6 Oktober 2026, MK menyatakan tidak menemukan bukti kepemilikan ijazah maupun dokumen pendidikan luar negeri Gibran yang bisa menjadi dasar penyetaraan dengan jenjang SMA. Karena itu, polemik dokumen pendidikan Gibran terus bergulir dan memicu pembahasan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR.
Menko Yusril Ihza Mahendra menilai putusan MA itu final dan berlaku surut. Menurut dia, putusan kasasi MA sudah berkekuatan hukum tetap. Karena itu, PTUN tidak bisa menganulir putusan kasasi MA. Meski begitu, saran Prabowo tetap mengarahkan Gibran ke PTUN untuk membuktikan dokumen dari SD sampai S1, sambil menyiapkan PK lewat Kemendikdasmen.
Gibran Tetap Wapres Selama Proses Berjalan
Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan, Gibran masih menjabat wakil presiden. “Mas Gibran masih wapres,” kata Puan seusai rapat paripurna di Senayan, Selasa. Pengunduran diri wakil presiden harus melalui mekanisme resmi, yakni surat resmi kepada pimpinan MPR sesuai Pasal 8 UUD 1945. Ketua Fraksi PKB Jazilul Fawaid menambahkan, mundur atau dimundurkan sama-sama tetap harus melalui sidang istimewa.
Sampai Selasa malam, belum ada pengumuman resmi soal pengunduran diri Gibran. Karena itu, publik kini menanti dua langkah hukum Gibran: gugatan di PTUN dan PK ke MA. Keduanya akan menguji dokumen pendidikan Gibran dari SD sampai S1.
Sumber Berita : CNN Indonesia, Delikantara.com, Projo.or.id, Kayonews.co.id, Infosos.id
